pp no 5 tahun 2014. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. pp no 5 tahun 2014

Peraturan Perundang-undangan. Nomor. 04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Industri. 2014 No. TB. Di sini kami. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK I. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 62, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT ASDP Indonesia Ferry. 22/1999, & UU No. 1. 49 Tahun 2018 PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentangPeraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 : Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. 2016 No. 5/2014 ini. 9 Tahun 2015; PP No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang. 2014 /NO. 101, TLN NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. E. 6634, jdih. 17, TLN No. U. 105, LN. Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH. U. PP ini mengatur mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang dilakukan untuk: 1) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. 5/1979,UU No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5, LN. No: Nomor Regulasi: Status: Judul: Action: 1: 85/M-DAG/PER/12/2016. NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Keputusan Presiden. Undang-undang Republik Indonesia, No. 5548, LL SETNEG : 73 HLM. PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 12 Januari 2022: Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: 12 Januari 2022: Sumber: LN 2022 (15) : 2 hlm: Subjek: PENYERTAAN . Ahmad Farouk,M Yasin dkk, 2015, Anotasi Undang – Undang No. 6/2014 tentang Desa STATUS PERATURAN. 49, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengendalian Dan. TB Simatupang No. 327, TLN No. S. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 174, TLN No. Peraturan Perundang-undangan. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan. Peraturan Presiden Show sub menu. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. 5. Tipe Dokumen. Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 3. (PP) NO. METADATA PERATURAN. PP No. METADATA PERATURAN. ABSTRAK: Bahwa dengan berlakunya Kepmendagri No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5. PP No. 53, LN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji T. (PP) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. PP tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan disiplin PNS. pp. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Permen LH 05 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 No. Mengubah : UU No. 2018/No. PP. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 April 2014 13725 kali 26530 kali. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 5 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2014 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 30 Januari 2014 Tanggal Pengundangan 04 Februari 2014 Undang-Undang. G Jalan Dr. Pengaturan mengenai pensiun dini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”). id. 5 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Len Industri. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan. Kemudian, terdapat juga perubahan peraturan soal limbah B3 yang sebelumnya terdapat pada PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menjadi PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan. Penunjang. 1, TLN No. 46 Tahun 2014 Sistem Informasi Kesehatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 46, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017. 187, TLN NO. 68, TLN NO. 5 Tahun 2015. 60, LN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6,. 2018/ No. 71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484); 15. 5553 ,LL SETNEG : 8 HLM. 48 Tahun 2014. 33 Tahun 2004, UU No. Diubah dengan : UU No. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia. 8/1974 jo Undang-Undang No. 66, LN. go. ABSTRAK: CATATAN:. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. perubahan atas peraturan presiden nomor 5 tahun 2013 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc: 329: 42: pp: 35: 2023: ketentuan umum pajak. Permen Nomor 21 Tahun 2013 (X)PP No. 5 2014, No. Dasar hukum PP ini. MANAJEMEN ASN. Pengawasan kegiatan usaha yang. 5614, LL SETNEG : 41 HLM. E. setneg. METADATA PERATURAN. PP No. 28 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I. 1 Jakarta PusatPP 100/2000 merupakan peraturan pelaksana dari UU 43/1999, tapi PP ini masih tetap berlaku walaupun undang-undangnya sudah berganti dengan UU Nomor 5 1“Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014. 1 Tahun 2004; UU No. UMUM Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada. 5511, LL SETNEG : 5 HLM. id : 172 hlm. AD Premier 9th floor, Jl. No. setneg. 72 Tahun 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 22 Tahun 2021 tentang. Judul. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2014 Kawasan Ekonomi Khusus Morotai MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 5662, LL SETNEG : 5 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34. 2014 No. PP No. 108 Tahun 2014: Tentang. PP No. E. Kuspriyomurdono, M. (PP) NO. 25 Tahun 2004, UU No. Judul. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. METADATA. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara. 10. JDIH - Sekretariat Kabinet RI12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan c. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 130, TLN No. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. 22, LN. 260, TLN No. Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 3. (PP) NO. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut Secara teknis pengelolaan limbah B3 tercantum dalam Peraturan Menteri LHK No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2014 Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 49 Tahun 2014. 130, TLN No. 12 Tahun 2011; UU No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan,. U. Login. 64, LN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Perundang-undangan. Badan / Pengarang: Kementerian Negara Lingkungan Hidup: No. Tipe Dokumen. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2014 File: UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN-Kejaksaan-05-03-2014 f PENGERTIAN 1. 74 Tahun 2014 Angkutan Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa: bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEP/MPAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan. Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; Mengingat : 1. 2014 No.