kendaraan dinas operasional. manfaatkan untuk menunjang. kendaraan dinas operasional

Pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengkaji aturan baru penggunaan mobil dinas untuk mudik oleh pegawai negeri sipil (PNS). 7. STNK Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan R2 dan R4 yang dibayarkan dan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan R2 dan R4 yang dipelihara Peralatan gedung kantor yang dipelihara Gedung kantor dan bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi KEPALA SUB. (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. Berdasarkan PMK Nomor 78/PMK02/2019 tentang SBM dijelaskan bahwa Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang. Pasal 21 Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional (Roda 2) 11 Unit Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional (Roda 4) 3 Unit Kode Rekening: Uraian Rincian Per hitungan: Jumlah Koefisien: Satuan Harga: PPN 5. Peraturan ini mengatur tentang penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan dinas, kendaraan operasional, mesin genset, dan peralatan operasional lainnya serta pembiayaan atas penggunaan BBM. (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling Tahun 2017 dinyatakan, bahwa: “kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran”. 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di dalam Negeri PMK No. Pasal 2. 395. Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, serta Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di LingkunganPeraturan Perundang-undangan. 999. Contoh surat permohonan dana untuk pembangunan masjid ilmu sosial ejaan belajar. 2. go. 09 MB. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN MARIANI MILANG, S. Simpan Simpan SURAT PEMINJAMAN MOBIL DINAS OPERASIONAL Untuk Nanti. Di sinilah fungsi kendaraan kantor sebagai fasilitas yang diberikan kepada komponen-komponen perusahaan terkait untuk digunakan dalam kegiatan dinas perusahaan. Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda Dua tersebut berlokasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Mereka tidak memisahkan kendaraan dinas untuk kegiatan dinas dan untuk kegiatan pribadi. 4. Kamu hanya perlu menyesuaikan nama instansi dan informasi lainnya sesuai kebutuhan. 000: 5. Persyaratan kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah: yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan. 01 November 2019 Hal 2 dari 5 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Biro Umum dan Keuangan, Universitas Negeri Medan 1. Beberapa hal yang mesti ada di dalam surat antara lain: Kop surat lengkap dengan nama organisasi atau instansi,. Umumnya, contoh surat serah terima mobil operasional, contoh surat serah terima mobil rental hingga mobil baru dan bekas, kurang lebih sama penulisannya. Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan . wilayah_penugasan : Wilayah Penugasan. Tipe Dokumen. 17. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional); i. “Menggantikan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan. (2) Spesifikasi Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) untuk. 3. Judul. KETENTUAN KENDARAAN DINAS Setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan diatur mengenai Standar Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. ”. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARANGKAYU KECAMATAN MARANGKAYU Jl. tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, oleh dan antara : 1. Buka menu navigasi. [1] pasal 1 angka 6 permenkeu 76 2015. KDO untuk mendukung semua kegiatan di UPN Veteran Jakarta adalah kendaraan dinas yang ditempatkan dan disimpan di unit terkait. 01 Belanja Pegawai: Rp. Download SBM 2021. PEMAKAIAN DAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN RODA EMPAT PADA LINGKUP UPT. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim TRC yang dikoordinasi oleh. T. Silahkan klik salah satu judul postingan yang . b. dalam masing-masing peraturan daerah yang Masalah yang kerap dihadapi dalam pe- bepedoman pada Peraturan Pemerintah No. Tempat pelaksanaan. Kendaraan Dinas merupakan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang. 1. Biaya Operasional Kepala Daerah, Biaya Kegiatan DPRD, dsb. Tidak adanya hambatan kerja karena kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik; 3. Kendaraan Dinas Operasional; dan c. kerangka acuan kerja jas pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Tahun. 2. 00 1. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan dinas dan operasional dibatasi. majeure dengan kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan. List of files selected for download. Penjualan Kendaraan Dinas Operasional. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional. “Pengalaman terkait dengan kelebihan dan kekurangan, ternyata lebih banyak keuntungannya melalui sewa terutama. Tetapi apabila yang menggunakan mobil dinas tersebut mempunyai garasi tetapi garasinya terlalu kecil yang biasanya parkir di luar garasinya atau di jalan sering terjadi. Berdasarkan ketentuan. File Size 29. "Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi," tulis Permenpan RB Nomor 87 Tahun 2005. (024) 7608202 – 7600247 – 7608434 (PABX) 7608533 – 7608435 – 7603586 – 7608581 TELP. Sebagai langkah awal, pemerintah telah memulainya dengan mengusahakan pemakaian kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan di pusat maupun daerah. sebutan kendaraan dinas atau kendaraan operasional, merupakan pendukung seluruh kegiatan guna pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Sarana mobilitas (kendaraan dinas) d. Penetapan biaya itu berdasarkan PMK No. 15, No. kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. 200. Khatib Sulaiman No. Mempergunakan secar wajar kendaraan dinas operasional ambulance desa; Memelihara/merawat kendaraan termasuk peralatan dan perlengkapan yang ada dan melekat, sehingga dapat menunjang kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas; Menanggung seluruh beban biaya operasional, perawatan, dan perbaikan. A A A. Pegawai akan terbantu dalam melaksanakan tugasnya. Satuan KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerlntah Daerah. Dengan merujuk ketentuan Permendagri No. Maka pada hari minggu (3/07) dilakukan pemeliharaan kendaraan operasioanal berupa dua mobil pickup. Baca juga: Lengkap Tabel Gaji PNS Golongan I sampai IV, Plus Semua Tunjangannya. b. Nissan Grand Livina 2012/ Minibus Kondisi baik, digunakan operasional D 1060 F jasa layanan (UP2D) dan merupakan kendaraan dinas yang diadakan tahun 2012 untuk menggantikan mobil Toyota Kijang pick up 1983 / D 8372 A. Tapi ada pengecualian penggunaan ke luar kota. Penggunaannya dilaksanakan pada hari kerja kantor dan hanya digunakan di dalam kota. 2. 000 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam pasal 18 ayat 2 huruf a disebutkan kendaraan dengan umur empat sampai tujuh tahun memiliki nilai jual 40 persen dari hasil penilaian kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 000: 5. Sedangkan mengenai penjualan Kendaraan Dinas Operasional diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemakai kendaraan. Listyo Sigit Prabowo berbahan bakar listrik parkir saat menghadiri acara HUT Ke-77 Brimob di Commad Center 91 ITDC, Nusa Dua Bali, Senin (14/11/2022). 01 . Menimbang : a Bahwa dalam rangka pemakaian dan penanggung jawab Kendaraan Dinas Roda Dua Dan Roda Empat dalam rangka pelaksanaan Program Dilapangan/Operasional. Penggunaan kendaraan operasional di luar kepentingan dinas, sifatnya adalah sewa/pinjam, dengan ketentuan harus menggunakan supir UMMI yang bertanggungjawab terhadap kendaraan tersebut. Home » contoh surat permohonan kendaraan dinas operasional » contoh surat permohonan kendaraan dinas roda 2 » contoh surat permohonan kendaraan dinas roda dua » contoh surat permohonan kendaraan dinas Diktum ketiga Inpres 7/2022 itu berbunyi "Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik. Tipe Dokumen. Akan menyimpan kendaraan dinas operasional ditempat yang ditentukan. 5. Surat Permohonan Mobil Dinas. 2. Perawatan kendaraan operasional cukup krusial untuk menjaga performa mobil. 01 Belanja Pegawai: Rp. Kendaraan Perorangan Dinas tersebut digunakan kembali un tuk pelaksanaan tu gas. Menurut Permenkeu ini, mobil dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Berdasarkan PMK Nomor 78/PMK02/2019 tentang SBM dijelaskan bahwa Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti. DI LINGKUNGAN SATUAN LALU LINTAS POLRESTA. “Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah. 600. Author: Ilham M. TUGAS POKOK/MISI JABATAN : Merawat, menyiapkan dan mengemudikan kendaraan operasional untuk mengantar dan. 2. Pasal6 (1) Kendaraan dinas operasional lapangan dan. Kendaraan itu terdiri dari kendaraan dinas pejabat berupa mobil sebanyak 77 unit, kendaraan operasional dinas yang terdiri dari roda dua sebanyak 2. Kendaraan Pool adalah Kendaraan Dinas Operasional yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Kerja dan disimpan di kantor Satuan Kerja terkait. Diperoleh kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan baik dari ketersediaan dana, jumlah dan spesifikasi serta aturan standar kendaraan dinas yang berlaku. Pasal 7 (1) Kendaraan. 58 Tahun 2005; PP No. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor. 7. BAB II STANDAR KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL A. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana. Pengadaan kendaraan dinas bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional. Maka demi kelancaran kunjungan dinas ini, kami bermaksud untuk meminjam kendaraan dinas operasional yang berkapasitas lima orang untuk keperluan transportasi selama kegiatan tersebut. 000,-. Artinya. Begitu juga kalau mobil operasional dipakai sebagai kendaraan dinas pegawai. com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar instansi di pemerintahan pusat dan daerah menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas. 00% 25. PT. Contoh Form Peminjaman Kendaraan Operasional. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor. KPKNL memfasilitasi masyarakat yang ingin mengikuti lelang mobil bekas lewat situs resminya, di Lelang. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor. Kendaraan Dinas Jabatan Operasional adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pimpinan dan para wakil pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang melaksanakan tugas pokok dan kegiatan operasional perkantoran dan pelaksanaan tugas sehari-hari digunakan baik secara perorangan maupun bersama-sama atau bergantian. 16 Tahun 2012. B. E. 5. 09 MB. Tidak boleh juga. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas B. Contoh surat permohonan kendaraan dinas operasional. Rumah Tangga 19 Oktober 2017 3. Pembelian kendaraan bermotor untuk dinas dilakukan dengan perantaraan Kantor Pusat Pembelian berdasarkan keputusan Kepala Jawatan Perjalanan. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipergunakan hanya untuk. 5 No. 883 motor listrik. Tujuan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. 15 Juni 2014 Yusran Lapananda Catatan Pojok apbd, APBD-P, aset daerah, dppkad, dppkad pemkab gorontalo, gorontalo, hukum, kdo, Kendaraan Dinas Operasional, Ketersinggungan hukum, kontrak hukum, membaca apbd, pemkab gorontalo, yusran lapanand Tinggalkan komentar(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. : Proses pemeliharaan/perbaikan di bengkel : Pemeliharaan/perbaikan selesai dan dilakukan. Untuk itu, kami di PLN siap mendukung arahan Presiden terkait penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah," kata Darmawan, dalam siaran pers, Kamis (15/9/2022). PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG JL. Selain itu, kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor, dan kendaraan dinas operasional hanya digunakan di dalam kota. Sebagai langkah awal, pemerintah telah memulainya dengan mengusahakan pemakaian kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan di pusat maupun daerah. Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 1 Unit Lapangan selama 1 tahun 1 Unit 41,210,000 - - - - - - 1 Unit 41,210,000Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. 766 motor listrik. BAB I . 500 cc 3 Ketua DPRD Kabupaten/Kota 1 (satu) unit Sedan atau Minibus 2. i. Search. 3. (2) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan. Sumber dana kegiatan dari APBD Jawa Tengah Tahun 2017 Rp. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 2021. II. (2) Kendaraan •dinas operasional dapat dipergunakan untuk melaksanakan tugas kepegawaian, pengamanan, dan kedinasan lain dalam rangka menunjang tugas-tugas Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah, seperti Tim Penggerak. Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Kendaraan dinas merupakan barang milik negara. Memelihara kendaraan Dinas/ Operasional kantor; 2. Peminjam menghubungi bagian umum dan BMN Fakultas Perikanan dan. Pasal 8 Penanggung jawab kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap penggunaan kendaraan operasional dan kendaraan fungsional. Belum adanya laporan perbulan mengenai data peminjaman kendaraan dinas operasional kantor. Kendaraan Perorangan Dinas adalah semua jenis kendaraan bermotor yang diserahkan penggunaannya kepada Pejabat Eselon II,. KETENTUAN KENDARAAN DINAS Setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan diatur mengenai Standar Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4, Kendaraan Operasional Bus, dan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Melakukan presensi datang Menpan RB Asman Abnur. Sedangkan mengenai penjualan Kendaraan Dinas Operasional diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perumusan Tholib Koordinator Kendaraan 19 Oktober 2017 2. Penurunan masa manfaat pada Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Operasional Sekretariat Daerah yang ada yaitu, Mobil Toyota Innova jenis Minibus pembelian tahun 2010 dan Mobil Daihatsu Pickup tahun 2007. TEMPO. Wonogiri.