peraturan tentang aset desa. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018. peraturan tentang aset desa

47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Desa. (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Peraturan. Peraturan Desa nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 11. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 76 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Aset Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 3). Login; Tema. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90 13. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 tentang penyelengaraan Pemerintahan desa; 8. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Pemerintah (PP) NO. tentang Pengelolaan Aset Desa; 14. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Desa tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2014. BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. 48, BD. 9 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungjaran. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 173 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019-2024. 19. Tentang Pengelolaan Aset Desa; Memperhatikan : 1. Halaman ini telah diakses 425 kali. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang. REKOMENDASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA (TKD) KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan. D A S A R H U K U M UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. p enetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa; b. 26. Kapan Undang-Undang Desa Diberlakukan? Undang-Undang Desa diberlakukan pada tahun 2014, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,. utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada para aparatur pemerintah Desa Kerinjing mengenai pengelolaan aset desa sesuai. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGANJUK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45. Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMING Kemendagri #27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang. PENGELOLAAN ASET DESA. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR 48 . ABSTRAK:-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka Jebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. Peraturan Daerah Kabupaten. Tipe Dokumen. 19. yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. pengelolaan aset desa. ABSTRAK: a. aset desa. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bagi sobat desa yang membutuhkan file Download Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa TERBARU. MEMUTUSKAN : menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; 1. Aset Desa, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dengan Peraturan Bupati /W a likota ; c. keuangan dan asset asalkan pelaksanaannya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. 1076, peraturan. 47, BN. c. ketentuan umum; 2. Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2016 tentang Aset Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor20Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015. Desa Rancaekek Wetan. Sumber : BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 2. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bupati Pandeglang PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI PANDEGLANG , Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa,. Bidang. (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dI Kabupaten Sumbawa. Bagian Kedua Tim Penyertaan Modal Pasal 5Sengaja saya mengumpulkan peraturan tentang desa ini, bukan hanya untuk dipelajari oleh Pemerintah Desa saja, melainkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajarinya. Peraturan Desa Banjar Nomer 4 tahun 2021 tentang ABPDes Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR dan KEPALA DESA BANJAR. 6 Tahun 2014 sebagai salah satu aset desa, namun dalam UU No. penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. 4. 10. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019. Itulah beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri. 1, BN. q Dirjen Bina Pemerintahan Desa telah mengembangkan aplikasi pengelolaan aset desa. Aset desa yang telah dilakukan inventarisasi, sebaiknya dicantumkanBerikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan aset desa yang baik: Pertama-tama, desa harus membuat inventarisasi aset desa secara lengkap dan terperinci, termasuk aset berupa tanah, bangunan, dan aset produktif lainnya. (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. PENGELOLAAN ASET DESA. 2. Pengelola Aset Desa. Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. Tanah aset Desa adalah tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Desa sebagai asset desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk. (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal I Dalam. Judul. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun . Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. id: 43 hlm. INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Jenis / Bentuk Peraturan. Peraturan Daerah. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - 2 - Undang Nomor 6 tahun 2014. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang berupa Tanah Aset. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sumberharjo tentang Pengelolaan Aset Desa. Tipe Dokumen. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA. 2021/No. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. U. NOMOR 1 TAHUN 2016. Peraturan Perundang-undangan. dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. bahwa dalam rangka. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan. PERDES BINANGUN NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 8. Jenis Aset Desa 3. (5) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat clan/ atau simpanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang. tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 13. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 9 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungjaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 7. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka Jebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; b. 07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 16. ID : 41 HLM. TENTANG PENGELOLAAN TANAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIBOJONEGORO. TENTANG PUNGUTAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SEBORO , Menimbang : a. 6 Tahun. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, telah. Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. bahwa Aset Desa wajib dikelola secara tertib dan transparan serta bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa; bahwa sesuai dengan pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa, Sehingga berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45. Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 15. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya undang-undang. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; b. 2018 NO. ABSTRAK: a. PENGELOLAAN-ASET-DESA. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang baru; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 1 Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Aset Desa. ABSTRAK: a. E. 2016 tentang Aset Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor20Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015 tentang Desa perluKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian dan Lembaga terkait menyelenggarakan “Workshop Finalisasi Penyusunan Revisi Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa”. Tanah Desa dan Tanah Kas Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban. Mengingat : 1. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan. (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan kepala daerah mengenai Penyusutan Aset Tetap yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan. bahwa. TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia - 3 - Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. LAMPIRAN. File Dokumen: Attachment Size; 2022Pb1906055. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan. 73, BN. 23 Tahun 2014; UU. Awal Januari 2016, Menteri Dalam Negeri mengeluaran peraturan baru, Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa adalah landasan hukum yang sangat penting untuk menjaga agar aset-aset tersebut dapat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, kodefikasi diatur dalamABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas proses penyelesaian perubahan status hukum hak atas tanah kas desa, serta untuk menampung dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan asset desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang. mengatur mengenai pedoman pengelolaan aset desa. 13. b ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201 6 tentang Pengelolaan Aset Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa. go. Menyoal tanah kas desa, dalam peraturan perundang-undangan tentang aset desa terdapat istilah lain yang sekilas memiliki kesamaan dengan tanah kas desa, yakni tanah desa. 03 Desember 2021 adminjdih 1845 1134. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa. 11. g. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Serang 2016-2021:. 1. Mengingat. 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai. 4) Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan bangunan atas tanah aset desa dianggarkan dalam APBDesa. ABSTRAK: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang. Pada Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 disebutkan bahwa “ Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok,. 155, kemendagri. Pertimbangan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah adalah: bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah; bahwa berdasarkan. Nomor. 6 Tahun 2014; UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 11. Dalam proses inventarisasi, desa harus memperhatikan aspek legalitas dan kepemilikan. me lalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Aplikasi ini disingkat dengan nama. Mengingat : 1. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) 2. GO. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah-Dana Desa-Desa. b.