badan pengelola keuangan daerah. 3 Bulukumba STRUKTUR ORGANISASI BPKD. badan pengelola keuangan daerah

Jl. BPKAD Kab. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; h. Selamat datang di Website Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, Website ini di maksudkan sebagai. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang maupun provinsi dengan memperhatikan potensi dan ciri khas yang dimiliki Kota Magelang. 3. ZULHISA LANAPAN A-ST. ABSTRAK: a. h. iii. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara. Pada misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola. Jalan Merdeka No. Sultan Hasanuddin,Kompleks Kantor Bupati Pangkep: 0410 - 21116: Visit: 5:Padang Aro - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan gelar Rapat Sinkronisasi Penyaluran, Penganggaran serta penyediaan kendaraan Operasional Roda 2 kepada Kepala [. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111 NIP. Bupati Sidoarjo Pihak. 9. Berita Dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah . Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi. Muhammad Irfan Nasution 1, Nurwani 2 . penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. PPID DKI JAKARTA Jl. Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang. Sosialisasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. 28 Agustus 2020 WIB. 201210170311441 . (BPAD, Jakarta) BPAD Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, kunjungan kerja tersebut dalam rangka studi banding yang akan dilakukan BPKAD Kab. 2. 4. Home / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelayanan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah. Alamat: Jl. KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI Alamat : Jalan Teuku Umar No. go. 2. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; g. palukota. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Alamat Alamat Jalan Letjend Sutoyo, Parit Tokaya, Pontianak Selatan - 78113, Kalimantan Barat Email : bkd@pontianak. Pengelolaan Keuangan Daerah a. bpkad. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, yang dibentuk dengan Perda nomor 5 Tahun 2011, merupakan salah satu dari lembaga teknis daerah sesuai PP Nomor 41 Tahun 2006. id Abstract: SIPD or local government Information System is an information system used in medan city governmentPemerintah daerah Kota Surabaya sendiri memiliki pedoman dalam mengelola keuangan. Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Digital. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana strategisnya dengan menetapkan program dan kegiatan lima tahunan dalam rangka mewujudkan visi tersebut. BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Gedung Balai Kota Jl. Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan beberapa hal baru yang diamanahkan dalam peraturan tersebut. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah; Struktur Organisasi. Menurut Kasman Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKAD ) pada tahun 2017 jumlah pengelola keuangan daerah yang dihadapi Kabupat en Majene sebagai berikut: (1) P endapatan asli daerah mengalami kekurangan sehingga di Kabupaten Majene mengalami defisit (2) berharap pengelola wilayah mendapatkan bantuanBahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. 1 Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. go. Laporan Anggran dan Keuangan ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). 1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. : a. Badan Pengelola Keuangan Daerah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung . Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas Pejabat Pengelola Keuangan DaerahFungsi Pejabat Pengelola Keuangan DaerahKuasa. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah: Drs. LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI JAWA TENGAH REKONSILIASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN. Website BKAD - Badan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. TRISNA MANURUNG, M. eselon iii. 0617865586 E-Mail : bpprd@sumutprov. Melakukan analisis atas hasil wawancara dan menarik. Si. . Visi Misi. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018. Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2022. 2023Dalam Rapat Koordinasi Asistensi Penerapan SIPD Modul Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Direktorar Jenderal Bina Keuangan Daerah. Kepala Badan b. Aceh Besar BERITA DAERAH; INFO KEUANGAN. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek berupa dokumen resmi pemerintah daerah serta wawancara. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, berlokasi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. (PDF) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem. Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah. 4 SOSIALISASI PENGINTEGRASIAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH KE SIPKD DI PEMERINTAH KOTA BATAM 5 LKPD TAHUN ANGGARAN 2018. 21. Kembali ke homepage. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Medan Merdeka Selatan No. program 6. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. Dr. Sekretariat,. 2009. Badan pengelola Keuangan Daerah dan para pengelola keuangan yang profesional dan jujur. Si. RKA-BADAN-PENDAPATAN-DAERAH-TA-2022 Download. BERITA DAERAH. Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 3 ayat. Data penelitian adalah data primer. SEJARAH SINGKAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR. Pelayanan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah. 3 34,942,809,999 Opini WTP Program Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya tata 31,644,751,749 % 100 1,813,229,089 kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan) Terdiri Dari Beberapa Aplikasi Unggulan Diantaranya. Hal ini dimaksudkan agar supaya memudahkan dalam hal pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan. Misi Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, maka disusunlah Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang harus diimplementasikan olehPADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN Muhammad Irfan Nasution1, Nurwani2 1,2Universitas Islam Negeri Sumatera Utara [email protected] organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi riau jabatan nip nama pangkat/golongan kepala badan 197211151998031004 indra, se, m. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia: Audit Board of the Republic of Indonesia: Indonesia’s national audit office based in Jakarta with branch offices in every province: BPKD: Badan Pengelola Keuangan Daerah: Local government finance office: the financial management section of each local government: BPS: Badan Pusat StatistikTujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Perubahan BPKAD Tahun 2018-2023 . Pengelolaan Keuangan Daerah. 1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Meningkatkan pembangunan. Bapak dan ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah ditinjau dari value for money yakin (1) sudut ekonomis, (2) sudut efektivitas, dan (3) efisiensi sumber-sumber pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018. com, 2nurwani@uinsu. Dalam menjalankan kinerjanya sebagai pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kota Bekasi juga harus menjalankan urusan dalam hal menatausahakan dan mengadministrasikan segala hal yang menunjang Urusan Wajib Badan dalam hal ini bersifat Kesekretariatan yang dapat menunjang kinerja Badan untuk lebih optimal antara. Website resmi BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Probolinggo. Diharapkan SOP Keuangan yang telah disusun ini menjadi pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,. 741. Home; Profil; Informasi. digunakan oleh masing – masing unit kerja di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untukAbstrak: Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan). Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja; 2. 21 Juli 2022 WIB. PS. merupakan . Judul. Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus, Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus. Pada masa ini. 028. Bimtek Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan BerBasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 2 ayat (1) dan (2): (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Ak) Program Studi Akuntansi Oleh : N A M A : NASTASYA DIAN PRAHASKI N P M : 14 051 70485 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Nidya Vitriana1, Agustiawan2, Muhammad Ahyaruddin3Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 90 % Program Anggaran Program Pelayanan Kesekretariatan 2,993,523,096 Jumlah 2,993,523,096 Sidoarjo, 29 Juni 2020 Pihak Kedua, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pihak Pertama,. Sosialisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah & Ketertiban Penggunaan Fasilitas Kantor. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. . Identifikasi dan Analisis Ancaman. 1, RT. Tahap kedua. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018. Jam 08. M terpilih mengikuti. PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Belanja •Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD •Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah •Kas Umum •Piutang •Investasi •Barang •Dana Cadangan •Utang Akuntansi Keuangan. Pengajuan SPD, Cash Budget SPP, SPM dan SP2D e-Asset. OPEN. Penilaian Risiko - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hal 10 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MusiBanyuasin. 55 – Denpasar Bali (80114). 2011. Masyarakat mengetahui mengenai APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi. Dalam upaya menjalankan. 002/RW. Andi Muhammad Arsjad merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . Sampel penelitian berjumlah 35 orang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 ± 2022 adalah : 1. Berikut daftar nama badan, tugas pokok dan fungsi, struktur, beserta kontak yang dapat dihubungi dari masing-masing badan terkait: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur. kinerja yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik peran serta masyarakat/DPRD ataupun Instansi pemerintah lainnya melalui pola koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi. PS. 8. Teman-teman seperjuangan dari teman-teman paket 13 dan teman-teman satu bimbingan dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan. Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111Badan Pengelolaan dimana Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat DaerahKabupaten Sumbawa Barat di Bidang PengelolaanKeuangan Daerah , mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjangdi bidang Pengelolaan Keuangan Daerahyang berkeadilan dan bertanggungjawab. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ↪ Analis Perencanaan Anggaran: RIZA NOOR AINI, SE,M. go. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah siap melayani. ABSTRAK: bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,. BIMBINGAN TEKNIS SIPD PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH. 06 EVENT BUDAYA. Dilihat dari penilaian resiko dimana dalam Prosedur Belanja Modal Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak memiliki SOP yang tertulis hal yang dilakukan hanyaDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan; pembinaan teknis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati bertempat di Jalan Setiabudi No. 1 Wates, Telp: (0274) 773221 Fax (0274) 773221 Email: [email protected]/2007 trntang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindatanganan Barang Milik Negara. (061) 4511690, 4512412 , E-mail: bpkd. 34 Pati dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Maret 2009, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya. Alamat/Telp. OPEN. 3. Lihat Selengkapnya . Response Strategic Menghadapi 3 Blueprint Asean Community . penyiapan data dan. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi; p. Website ini berisi informasi yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 26 Mei 2023 55 Dilihat. Pengelolaan Keuangan Daerah. KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI Alamat : Jalan Teuku Umar No. Selamat datang di website resmi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang. Pemprov Banten Jadi Pemerintah Provinsi Pertama Serahkan LKPD Ke BPK. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 ini merupakan penjabaran visi, misi dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategisPemerintah Kota serang mendapat raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI. 7. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berita seluruh kegiatan BPKPD Kota Tebing Tinggi. Layanan Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) / Aset Daerah. 24 Juli 2020 WIB. Berita; Pengumuman; Agenda; Pajak & Retribusi. 002/RW. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950)Kedudukan. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Judul. di Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu. RENCANA AKSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022 Rencana Aksi Output Kegiatan Target Sub Kegiatan Anggaran Output Sub. Jl. JURUSAN. Dataset berisi tentang Kondisi Sarana Prasarana Pemerintahan Kantor Dinas. Md. Primary Menu . SEJARAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET. RENCANA AKSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020 Penanggungjawab Tolok Ukur Program Satuan Target Kinerja dan anggaran Tahun 2020 No Sasaran Strategis. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/BPKD (2001-2008) Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan. 550 1. 061-6. Dalam bahasa Kutai, beseprah memiliki arti duduk bersila di atas tikar sembari makan bersama. 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. 38/IX/2008 tanggal 15 September 2008 adalah sebagai berikut: Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Instrumen penelitian berupa kuisioner. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan; d. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.